Kontak Kami

ALAMAT PERUM PERHUTANI
KPH BANTEN

Baca Selengkapnya

Sejarah Perum Perhutani

Sejarah pengelolaan hutan di Jawa dan Madura, secara modern-institusional dimulai pada tahun 1897 dengan dikeluarkannya “Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera”, Staatsblad 1897 nomor 61 (disingkat “Bosreglement”) selain itu terbit pula “Reglement voor den dienst van het Boschwezen op Java en Madoera” (disingkat “Dienst Reglement”) yang menetapkan aturan tentang organisasi Jawatan Kehutanan, dimana dibentuk Jawatan Kehutanan dengan Gouvernement Besluit (Keputusan Pemerintah) tanggal 9 Februari 1897 nomor 21, termuat dalam Bijblad 5164. Hutan-hutan Jati di Jawa mulai diurus dengan baik, dengan dimulainya afbakening (pemancangan), pengukuran, pemetaan dan tata hutan.

Pada tahun 1913 ditetapkan reglement baru yaitu “Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera”, Staatsblad 1913 nomor 495, yang didalamnya mengatur tentang “eksploitasi sendiri (eigen beheer) atau penebangan borong (door particuliere aannemer)”.

Pada tahun 1927 diterbitkan Bosch_Ordonnantie, termuat dalam Staatsblad Tahun 1927 no. 221, dan peraturan pelaksanaannya berupa Bosch_Verordening 1932, nama lengkap: “Bepalingen met Betrekking Tot’s Lands Boschbeheer op Java en Madoera” yang menjadi dasar pengurusan dan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan (den dienst van het Boschwezen).

Pada tahun 1930, pengelolaan hutan Jati diserahkan kepada badan “Djatibedrijf” atau perusahaan hutan Jati dari Pemerintah (Jawatan Kehutanan). Perusahaan hutan Jati tersebut tidak berdiri lama, pada tahun 1938 oleh Directeur van Financien (Direktur Keuangan Pemerintahan Hindia Belanda) bahwa perusahaan yang bertujuan komersiil sebulat-bulatnya harus dihentikan, karena alasan-alasan berikut:

1. Pemerintah, yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan, tidak hanya berkewajiban memprodusir dan menjadikan uang dari hasil kayu Jati saja, tetapi Jawatan Kehutanan bertugas pula memelihara hutan-hutan yang tidak langsung memberi keuntungan kepada Pemerintah. Yang dimaksud dengan hutan-hutan di atas, ialah hutan-hutan lindung, yang memakan amat banyak biaya sedang hasil langsung tidak ada atau sangat sedikit;
2. Perusahaan hutan Jati sebagai badan swasta atau perusahaan kayu perseorangan, menganggap hutan Jati kepunyaan Pemerintah sebagai modal yang tidak dinilai atau tidak diberi harga (sukar untuk menetapkan harga tanah dan kayu dari hutan Jati seluas 770.000 hektar), akan tetapi menggunakan hutan Jati itu sebagai obyek eksploitasi saja dan tidak mempengaruhi atau mengakibatkan kerugian suatu apapun kepada tanah dan hutan Jati milik Pemerintah yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan, dipandang dari sudut hukum perusahaan, tindakan seperti di atas tidaklah benar.

Pada tahun 1940 pengurusan hutan Jati dari “Djatibedrijf” dikembalikan lagi ke Jawatan Kehutanan. Pada tanggal 8 Maret 1942 Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang (Dai Nippon), dan Jawatan Kehutanannya (i.c. Boschwezen) diberi nama Ringyo Tyuoo Zimusyo (RTZ), dan berturut-turut organisasi tersebut dimasukkan kedalam Departemen Sangyobu (urusan ekonomi, Juni 1942 – Oktober 1943), kemudian kedalam Departemen Zoosenkyoku (perkapalan, November 1943 s. d. pertengahan 1945) dan setelah itu di bawah Departemen Gunzyuseizanbu atau Departemen Produksi Kebutuhan Perang, sampai dengan tanggal 15 Agustus 1945.

Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda q.q. den Dienst van het Boschwezen, dilimpahkan secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.”

Dengan disahkannya Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960, seperti tersebut dalam Lampiran Buku I, Jilid III, Paragraf 493 dan paragraf 595, industri kehutanan ditetapkan menjadi Proyek B. Proyek B ini merupakan sumber penghasilan untuk membiayai proyek-proyek A (Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 2551).Pada waktu itu direncanakan untuk mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara yang bersifat komersial.Tujuannya, agar kehutanan dapat menghasilkan keuntungan bagi kas Negara.Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

Untuk mewujudkan perubahan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai dengan Nomor 30, tahun 1961, tentang ”Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)”.Pada tahun 1961 tersebut, atas dasar Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, maka masing-masing dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961; didirikan Badan Pimpinan Umum (BPU) Perusahaan Kehutanan Negara, disingkat ”BPU Perhutani”, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 38, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2172.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961; didirikan Perusahaan Kehutanan Negara Djawa Timur disingkat PN Perhutani Djawa Timur, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 39, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2173.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961 didirikan Perusahaan Kehutanan Negara Djawa Tengah disingkat PN Perhutani Djawa Tengah, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 40, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2174.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan Tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara.diserahkan pengusahaan hutan-hutan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Agraria kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara, selanjutnya disingkat ”Perhutani”.

Presiden Direktur BPU Perhutani, Anda Ganda Hidajat, pada forum Konperensi Dinas Instansi-instansi Kehutanan tanggal 4 s. d. 9 November 1963 di Bogor, dalam prasarannya berjudul: “Realisasi Perhutani”, pada halaman 2 menulis bahwa:

“Dalam pelaksanaan UU No. 19 Tahun 1960 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Negara didirikanlah BPU Perhutani di Jakarta berdasarkan PP No.17 tahun 1961, sedangkan pengangkatan Direksinya yang pertama dilakukan pada tanggal 19 Mei 1961 dengan Surat Keputusan Presiden R.I. No. 210/1961.”

Adapun PERHUTANI-PERHUTANI Daerah yang telah direalisir berdirinya hingga sekarang barulah :

• Perhutani Djawa Timur pada tanggal 1 Oktober 1961;
• Perhutani Djawa Tengah pada tanggal 1 Nopember 1961;
• Perhutani Kalimantan Timur pada tanggal 1 Djanuari 1962;
• Perhutani Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Djanuari 1962;
• Perhutani Kalimantan Tengah pada tanggal 1 April 1963”.

Pada tahun 1972, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, ditetapkan tanggal 29 Maret 1972, Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 ini, PN Perhutani Djawa Timur yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961, dan PN Perhutani Djawa Tengah yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961, dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari Perum Perhutani (vide : Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972). Pada tahun 1978, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 Pemerintah menambah unit produksi Perum Perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jawa Barat dan disebut Unit III Perum Perhutani.

Dasar Hukum Perum Perhutani sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, kemudian disempurnakan/diganti berturut-turut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini pengelolaan perusahaan Perum Perhutani dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010.

Baca Selengkapnya

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Visi Misi & Budaya Perusahaan

VISI

Menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

MISI

1. Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip pengelolaan lestari berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai, meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan, agroforestry serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan berkelanjutan.
2. Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi serta sumberdaya manusia perusahaan yang modern, profesional dan handal, memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan.
3. Mendukung dan turut berperan serta dalam pembangunan wilayah secara regional, serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah lingkungan regional, nasional dan internasional.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan merupakan nilai dan falsafah yang telah disepakati dan diyakini oleh seluruh insan Perhutani sebagai landasan dan acuan bagi Perhutani untuk mencapai tujuan. Perhutani mendefinisikan budaya perusahaan dalam 8 nilai yang disingkat BERMAKNA yang dijabarkan dalam perilaku utama perusahaan yaitu:

Berkelanjutan

Selalu melakukan pengembangan dan penyempurnaan terus menerus, dan belajar hal-hal yang baru untuk memperbaruhi keadaan serta berorientasi jangka panjang.

Ekselen

Selalu memperlihatkan gairah keunggulan dan berusaha keras untuk hasil yang terbaik, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga tercapai kepuasan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Responsibilitas

Selalu menggunakan penalaran (logika berpikir) dalam mempertimbangkan untung dan rugi, memiliki kesadaran diri yang utuh dalam bertindak, mengembangkan imajinasi untuk antisipasi dan selalu mendengarkan suara hati dalam mengambil setiap keputusan yang dilambil.

Matang

Selalu bersikap dewasa dan memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat ataupun keyakinannya dengan mempertimbangkan pendapat/perasaan orang lain, serta dapat menanggapi maupun memecahkan permasalahan secara bijaksana.

Akuntabilitas

Selalu mengutamakan data dan fakta dalam melaksanakan setiap pekerjaan.

Kerja sama tim

Selalu mengutamakan kerja sama tim, agar mampu menghasilkan sinergi optimal bagi perusahaan.

Nilai Tambah

Selalu menghargai kreativitas dan melakukan inovasi, senantiasa belajar untuk mendapatkan cara baru dan hasil yang lebih baik.

Agilitas

Selalu tanggap dan beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi perubahan serta melihat perubahan sebagai peluang untuk mencapai sukses di arena persaingan pasar global.

Baca Selengkapnya

SEKILAS KPH BANTEN

Berdasarkan wilayah administratif kerja tersebar 4 Kabupaten:

1. Kabupaten Serang (5.798,74 ha = 7,11 %),
2. Kabupaten Pandeglang (35.970,62 ha = 44,13 %),
3. Kabupaten Lebak (35.366,73 ha = 43,39 %),
4. Kabupaten Tanggerang (1.351,55 ha = 1,66%).

Secara geografis terletak di 105°37’44,4’’BT - 106°24’54’’BT dan 5°53’16.8’’LS - 7°0’54’’ LS, Luas wilayah sesuai surat keputusan Direksi Perum Perhutani no.629/KPTS/DIR/2013, tentang PEMBAGIAN KAWASAN HUTAN KPH BANTEN adalah 81.514,16 Ha. Kawasan hutan yang menjadi wilayah kerja KPH Banten tersebar pada tiga Kelas Perusahaan (KP) yaitu :

1. KP jati (40.112,46 Ha)
2. KP Acc. Mangium (23.530,74 Ha)
3. KP Mahoni (17.870,96 Ha)

Batas kawasan hutan KPH Banten secara geografis sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda.
   • Sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa.
   • Sebelah Timur berbatasan dengan KPH Bogor dan Sukabumi.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

KPH Banten terbagi menjadi 2 (dua) Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (SKPH) yakni SKPH Banten Barat dan SKPH Banten Timur, 8 BKPH dan 24 RPH

1. SKPH Banten Barat meliputi wilayah:
   1. BKPH Cikeusik (14.179,49 Ha)
      • RPH Cikeusik (3.391,12 Ha)
      • RPH Cibingbin (8.237,42 Ha)
      • RPH Cibeureum (2.550,95 Ha)
   2. BKPH Sobang (11.112,50 Ha)
      • RPH Sobang (3.386,36 Ha)
      • RPH Cigabel (3.089,89 Ha)
      • RPH Talialas (4.636,25 Ha)
   3. BKPH Serang (4.880,78 Ha)
      • RPH Cilegon (1.644,90 Ha)
      • RPH Anyer (1.792,27 Ha)
      • RPH Ciomas (1.443,61 Ha)
   4. BKPH Pandeglang (13.110,18 Ha) :
      • RPH Gunung Karang (3.439,18 Ha)
      • RPH Mandalawangi (4.170,98 Ha)
      • RPH Carita (2.473,50 Ha)
2. SKPH Banten Timur meliputi wilayah :
   1. BKPH Rangkasbitung (8.784,67 Ha)
      • RPH Cileles (2.395,72 Ha)
      • RPH Cimarga (2.125,27 Ha)
      • RPH Muncang (2.912,13 Ha)
      • RPH Tanggerang (1.351,55 Ha)
   2. BKPH Gunung Kencana (8.837,04 ha)
      • RPH Bojongmanik (3.149,01 Ha)
      • RPH Gn. Kencana Utara (3.919,88 Ha)
      • RPH Gn. Kencana Selatan (1.768,15 Ha)
   3. BKPH Malingping (14.951,62 Ha)
      • RPH Kerta (5280,87 Ha)
      • RPH Malingping (3.881,72 Ha)
      • RPH Gunung Kendeng (5.789,03 Ha)
   4. BKPH Bayah (5.657,88 Ha)
      • RPH Panyaungan Timur (1.860,30 Ha)
      • RPH Bayah Selatan (1.636,60 Ha)
      • RPH Ciherang Selatan (2.160,98 Ha)

BAGIAN HUTAN:

1. Cimandahan 9.769,53 Ha
2. Leuwibalang 8.163,26 Ha
3. Cibaliung 7.359,20 Ha
4. Cilegon 3.535,06 Ha
5. Pandeglang 6.554,90 Ha
6. Carita 4.754,48 Ha
7. Gunung Kencana 7.591,73 Ha
8. Gn. Kendeng 9.550,06 Ha
9. Pasircabe/Gunung.Bongkok 5.037,40 Ha
10. Kerta 5.280,87 Ha
11. Panyaungan 7.378,62 Ha
12. Sanggabuana 2.160,98 Ha
13. Tanggerang 1.351,55 ha

Implementasi Standar FSC Controlled Wood di KPH Banten

1. Dalam rangka persiapan audit Controlled Wood KPH Banten telah melaksanakan Konsultasi Publik.
2. KPH Banten telah mempunyai prosedur-prosedur dalam rangka penerapan standar Controlled wood.
3. Semua kayu hasil pemanenan di KPH Banten dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. KPH Banten telah mengimplementasikan PHBM dimulai pada tahun 2001, saat ini terdapat Desa Pangkuan sebanyak 197 Desa Hutan.
5. Terdapat Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) di KPH Banten (NKT 1 s/d 6), yang memiliki nilai penting terhadap keberadaan kawasan yang mengandung nilai Ekologi, Jasa Lingkungan dan Sosial dan telah dilaksanakan Konsultasi Publik.
6. Tidak terdapat Konversi Hutan Alam Di wilayah kawasan hutan KPH Banten.
7. Tanaman dan jenis kayu yang di tebang di KPH Banten bukan merupakan hasil rekayasa genetik.

Baca Selengkapnya

Album Wisata

Baca Selengkapnya

Album

Baca Selengkapnya